TMMD ke-130 di Jayapura Sentuh Aspek Pendidikan dan Hukum

PAPUA, Sentani – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun 2026 di Kabupaten Jayapura, Papua, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Satgas TMMD ke-130 Kodim 1701/Jayapura membuktikan hal itu dengan menggelar penyuluhan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) dan hukum bagi siswa di Aula SMP Negeri 1 Atap Sabron Sari, Distrik Sentani Barat, pada Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan yang melibatkan lima personel Satgas TMMD dan anggota Polsek Sentani Barat ini merupakan bagian dari sasaran nonfisik program TMMD. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Materi Wasbang disampaikan oleh Mayor Inf. Anton Sudrajat selaku Pasiter Kodim 1701/Jayapura. Ia menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti semangat persatuan, cinta Tanah Air, toleransi, dan menjaga keutuhan NKRI. Ia menilai wawasan kebangsaan perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat.

Sementara itu, Aiptu Amri Rajawali dari Satuan Samapta Polres Jayapura menyampaikan materi hukum. Ia mengajak peserta memahami pentingnya menaati peraturan dan norma hukum yang berlaku. Kesadaran hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Ia juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum serta mendorong masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui penyuluhan tersebut, Satgas TMMD ke-130 Kodim 1701/Jayapura berharap masyarakat tidak hanya merasakan manfaat pembangunan secara fisik, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Program TMMD sendiri tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek sosial, pendidikan, wawasan kebangsaan, dan kesadaran hukum sebagai upaya memperkuat ketahanan wilayah. (Humas/Red/Pendim1701)