Musrenbang Jadi Forum Strategis, Plh Danramil Dorong Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Keerom — Pelaksana Harian (Plh) Danramil 1701-23/Skanto, Peltu Djulianto, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2027 serta Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 tingkat Distrik Skanto. Kegiatan yang digelar di Aula Distrik Skanto, Selasa (3/3/2026), ini menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan arah pembangunan distrik yang berkelanjutan dan inklusif.

Musrenbang distrik merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, karena menjadi ruang dialog antara pemerintah, legislatif, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menyelaraskan kebutuhan riil di lapangan dengan kebijakan serta kemampuan anggaran yang tersedia. Melalui forum ini, berbagai usulan pembangunan dibahas secara terbuka guna menghasilkan program yang terarah, terukur, dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Baperda Kabupaten Keerom Teresia Wambaliau, S.Sos., perwakilan Ketua DPRK Keerom Natan Bonay, anggota DPRK dari Distrik Arso dan Dapil III, Kepala Distrik Skanto Slamet Widodo, S.H., Kapolsek Skanto AKP Bambang Irianto, para kepala kampung se-Distrik Skanto, Kepala Puskesmas Distrik Skanto Oktovina Reba, Kepala KUA Distrik Skanto M. Aris, S.Ag., unsur OPD kabupaten, pengurus PKK, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa Sertu Andik Purnomo, serta Bhabinkamtibmas Bripda Kendek.

Dalam sambutannya, Kepala Distrik Skanto Slamet Widodo, S.H., menyampaikan bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2026 mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang memfokuskan alokasi Dana Desa pada pembangunan KDKMP, sehingga berdampak pada penurunan nominal Dana Desa di seluruh kampung se-Distrik Skanto.

Ia menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas pembangunan agar program yang dihasilkan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. “Melalui Musrenbang ini, kami berharap seluruh usulan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan mendesak dan dapat dilaksanakan secara optimal,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan DPRK Keerom Natan Bonay menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif, berbasis data, dan terukur. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi kunci agar program-program yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat di tingkat kampung dan distrik. DPRK, lanjutnya, berkomitmen untuk mengawal serta memperjuangkan aspirasi masyarakat agar selaras dengan rencana strategis pembangunan daerah.

Plh Danramil Skanto Peltu Djulianto menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian dari sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan, termasuk upaya penanganan stunting di wilayah Distrik Skanto. Ia menegaskan bahwa TNI, khususnya melalui peran Babinsa, siap mendukung program pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Melalui Musrenbang ini, diharapkan seluruh usulan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara nyata dan berkesinambungan,” pungkasnya. (Redaksi Papua)